Tegas

SULAWESI UTARA — SOROTAN PUBLIK. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Utara menjadi sorotan dan menuai keluhan masyarakat. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan warga, khususnya para orang tua yang harus memenuhi kebutuhan transportasi anak-anak mereka untuk bersekolah. 17+10-2026

Berdasarkan keluhan yang disampaikan masyarakat, sulitnya memperoleh Pertalite di sejumlah SPBU membuat warga terpaksa membeli BBM melalui kios-kios pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Harga BBM eceran yang sebelumnya berkisar Rp12.000 per botol kini dilaporkan melonjak menjadi Rp20.000 hingga Rp25.000, bahkan lebih, untuk kemasan yang diperkirakan berukuran 1,5 liter.

Kenaikan harga tersebut tentunya menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Dampak Kelangkaan BBM terhadap Pelajar dan Masyarakat

Persoalan kelangkaan BBM ini tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran transportasi para pelajar.

Para siswa dan siswi yang setiap hari berjuang menuntut ilmu membutuhkan sarana transportasi yang memadai. Ketika harga BBM semakin mahal, biaya perjalanan menuju sekolah pun ikut meningkat.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya para orang tua yang harus mengatur pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Masyarakat Minta Pengawasan Distribusi BBM Diperketat

Menyikapi persoalan tersebut, masyarakat meminta pemerintah daerah, instansi terkait, serta pihak pengelola SPBU segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pelayanan BBM bersubsidi di Sulawesi Utara.

Pengawasan dinilai perlu diperketat guna memastikan penyaluran BBM berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, masyarakat meminta agar dugaan praktik pembelian BBM dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi dapat ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, masyarakat berharap aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap antrean kendaraan di SPBU juga menjadi perhatian. Masyarakat berharap tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak tertentu yang dapat merugikan warga lainnya.

Pelayanan SPBU 24 Jam Turut Dipertanyakan

Selain persoalan ketersediaan BBM, jam operasional sejumlah SPBU juga menjadi sorotan masyarakat.

Warga mempertanyakan efektivitas pelayanan SPBU yang disebut beroperasi selama 24 jam, sementara berdasarkan keluhan yang diterima, terdapat sejumlah SPBU yang dilaporkan sudah tidak melayani pembelian BBM sekitar pukul 22.00 WITA.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian jam pelayanan dan ketersediaan stok BBM bagi masyarakat.

Karena itu, masyarakat berharap pihak pengelola SPBU bersama instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sistem pelayanan, jadwal operasional, serta mekanisme distribusi BBM.

Klarifikasi tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

Pemerintah Diharapkan Segera Mengambil Langkah Nyata

Masyarakat Sulawesi Utara berharap pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari warga.

Langkah konkret melalui pengawasan distribusi, pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan, serta evaluasi pelayanan SPBU dinilai sangat diperlukan untuk mencegah persoalan serupa terus berulang.

BBM bersubsidi seharusnya dapat diperoleh secara wajar oleh masyarakat yang berhak, bukan justru menjadi komoditas yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi melalui praktik yang melanggar aturan.

Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Ketersediaan BBM, keadilan dalam distribusi, serta ketegasan dalam pengawasan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.

Sebab, persoalan kelangkaan BBM bukan hanya menyangkut antrean kendaraan di SPBU, melainkan juga menyangkut kehidupan masyarakat, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta masa depan pendidikan anak-anak yang setiap hari berjuang menuju sekolah.

Hingga berita ini disusun, keluhan masyarakat tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak pengelola SPBU dan instansi terkait mengenai penyebab kelangkaan serta langkah penanganannya.

Penulis: Noldy Worang