BITUNG — 13 September 2026 – Harianto Pasa, yang akrab disapa Kep Anto, mendatangi Polres Bitung untuk memberikan klarifikasi terkait keributan yang terjadi di kawasan Patung Dotulong, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, pada malam sebelumnya.
Kedatangan Kep Anto berkaitan dengan laporan polisi yang disampaikan oleh Ical Mamuntu mengenai peristiwa tersebut. Persoalan itu kemudian menjadi perhatian setelah informasi dan potongan video mengenai kejadian tersebut diunggah melalui media sosial Facebook.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam unggahan yang beredar, Ical Mamuntu menyebut Kep Anto datang ke lokasi bersama sejumlah orang yang disebutnya sebagai “preman”. Pernyataan tersebut turut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat dan pengguna media sosial.
Meski demikian, penyebutan tersebut masih merupakan klaim dari pihak pelapor dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum diperiksa serta dibuktikan oleh aparat kepolisian. Proses penyelidikan dibutuhkan untuk mengetahui rangkaian kejadian, pihak-pihak yang berada di lokasi, dan penyebab terjadinya keributan.
Mengetahui namanya disebut dalam unggahan dan dikaitkan dengan laporan polisi, Kep Anto tidak menghindar. Sebagai bentuk sikap kooperatif dan penghormatan terhadap hukum, ia memilih datang langsung ke Polres Bitung untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan dan tindakannya pada saat kejadian.
Kedatangannya ke kantor polisi dilakukan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui perdebatan terbuka di media sosial ataupun tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Kep Anto menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut juga menjadi bentuk kesiapan Kep Anto untuk menjawab berbagai informasi yang telah beredar. Melalui klarifikasi kepada kepolisian, ia diharapkan dapat menyampaikan kronologi kejadian dari sudut pandangnya secara lengkap sehingga aparat memperoleh keterangan yang berimbang.
Kep Anto berpandangan bahwa laporan yang telah dibuat merupakan hak setiap warga negara. Namun, setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum juga harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi, rekaman video, dan alat bukti lain yang berkaitan dengan kejadian.
Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pihak tertentu bersalah hanya berdasarkan unggahan di media sosial. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan aparat penegak hukum setelah seluruh fakta dan alat bukti diperiksa.
Kehadiran Kep Anto di Polres Bitung sekaligus menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang diperlukan. Sebagai warga masyarakat yang taat hukum, ia memilih memberikan klarifikasi secara langsung dan menghadapi laporan tersebut melalui jalur yang resmi.
Sikap kooperatif itu diharapkan dapat membantu kepolisian memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keributan di kawasan Patung Dotulong. Keterangan dari semua pihak sangat diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.
Peristiwa ini sebelumnya menjadi perbincangan setelah unggahan Ical Mamuntu tersebar di Facebook. Narasi yang menyebut Kep Anto membawa “preman” dinilai perlu diperjelas karena berpotensi membentuk persepsi negatif sebelum proses hukum berjalan.
Penggunaan istilah tersebut juga harus disampaikan secara hati-hati karena dapat memengaruhi nama baik seseorang maupun kelompok tertentu. Setiap tuduhan sebaiknya disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui saluran hukum yang tersedia.
Di sisi lain, langkah pelaporan kepada kepolisian tetap harus dihormati sebagai bagian dari hak warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Pelapor memiliki kesempatan menyampaikan bukti serta keterangannya, sedangkan pihak yang dilaporkan juga berhak memberikan klarifikasi dan pembelaan.
Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan memberikan ruang kepada Polres Bitung untuk menjalankan proses penyelidikan secara profesional dan objektif. Pernyataan sepihak di media sosial hendaknya tidak dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.
Kep Anto juga mengharapkan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang mengenalnya, tidak mengambil tindakan sendiri ataupun memberikan respons berlebihan terhadap unggahan tersebut. Semua pihak diminta menahan diri dan tidak melakukan pengerahan massa, intimidasi, maupun tindakan lain yang berpotensi mengganggu keamanan Kota Bitung.
Persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, prosesnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya, jika tuduhan yang beredar tidak dapat dibuktikan, nama baik pihak yang dirugikan juga perlu dipulihkan.
Masyarakat Kota Bitung turut diimbau menggunakan media sosial secara bijaksana. Informasi mengenai perkara hukum sebaiknya tidak ditambah dengan asumsi, tuduhan, atau narasi provokatif yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan.
Setiap pihak juga perlu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Laporan polisi merupakan awal dari proses pemeriksaan dan bukan bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Kesimpulan hukum hanya dapat ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan atau penyidikan sesuai prosedur.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai hasil klarifikasi Kep Anto ataupun perkembangan penanganan laporan tersebut. Status hukum para pihak juga belum dapat disimpulkan tanpa penjelasan resmi dari Polres Bitung.
Klarifikasi dari Ical Mamuntu dan keterangan resmi kepolisian masih diperlukan untuk melengkapi informasi agar persoalan ini dapat dipahami secara utuh dan berimbang. Masyarakat diminta menunggu hasil pemeriksaan serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama. (Red)
