BITUNG — Krisis air bersih yang terus menghantui masyarakat Kota Bitung mendapat sorotan keras dalam diskusi publik bertajuk “Suara Publik, Solusi Bersama untuk Bitung” di Monoland Coffee, Sabtu (12/9/2026).
Forum yang mengangkat tema “Krisis Air Bersih: Pemerintah Beralasan atau Kesalahan Berpikir?” itu menjadi ruang bagi warga dan aktivis untuk mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Bitung serta Perumda Air Minum Duasudara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Aktivis 98 Muzakir Polo Boven menegaskan bahwa persoalan air bersih tidak boleh terus dijawab dengan alasan teknis, keterbatasan jaringan, musim kemarau, ataupun solusi sementara berupa mobil tangki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang nyata, merata, dan berkelanjutan—bukan penjelasan berulang setiap kali krisis kembali terjadi.
“Air bersih adalah hak dasar rakyat, bukan hadiah dari pemerintah dan bukan pula komoditas yang hanya bisa dinikmati wilayah tertentu. Kalau persoalan ini terus berlangsung dari tahun ke tahun, berarti ada kebijakan dan tata kelola yang harus diperiksa secara serius,” tegas Muzakir.
Ia menilai Perumda Air Minum Duasudara tidak cukup hanya membuka saluran pengaduan atau membentuk tim reaksi cepat. Perusahaan daerah tersebut harus berani menyampaikan kepada publik data mengenai cakupan layanan, wilayah yang belum terjangkau, penyebab gangguan distribusi, kondisi infrastruktur, serta target penyelesaiannya.
Muzakir secara khusus menyoroti masyarakat di Kecamatan Lembeh Utara, Lembeh Selatan, dan sejumlah wilayah lain yang masih menghadapi keterbatasan pasokan air bersih. Ketimpangan pelayanan tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan seolah-olah menjadi keadaan normal.
“Jangan meminta rakyat terus bersabar tanpa kepastian. PDAM harus memiliki target yang jelas, batas waktu yang terukur, dan pertanggungjawaban terbuka. Rakyat tidak hidup dari janji—rakyat membutuhkan air,” katanya.
Direktur Utama Perumda Air Minum Duasudara Kota Bitung, Alfred Salindeho, S.E., M.M., menyatakan bahwa pihaknya menerima kritik dan masukan dari masyarakat, mahasiswa, aktivis, serta berbagai elemen lainnya sebagai bahan evaluasi pelayanan.
Alfred menjelaskan bahwa Perumda terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kemampuan dan jangkauan layanan yang tersedia. Untuk wilayah yang belum tersambung jaringan perpipaan, Perumda memberikan dukungan operasional melalui distribusi air menggunakan mobil tangki.
Perumda juga menyatakan telah membentuk tim reaksi cepat untuk menangani laporan dan pengaduan masyarakat. Warga diminta melaporkan gangguan melalui saluran pengaduan yang tersedia agar dapat segera ditindaklanjuti.
Namun, Muzakir mengingatkan bahwa mobil tangki dan tim pengaduan hanyalah langkah darurat, bukan jawaban permanen terhadap krisis air bersih.
Ia mendesak Pemerintah Kota Bitung dan Perumda Air Minum Duasudara segera menyusun peta jalan pelayanan air bersih yang terbuka kepada masyarakat, disertai target perluasan jaringan, pembenahan infrastruktur, jadwal pelaksanaan, dan evaluasi berkala.
“Diskusi ini jangan berakhir sebagai acara seremonial. Setelah mikrofon dimatikan, harus ada tindakan. Jika tidak ada perubahan nyata, masyarakat berhak mempertanyakan kemampuan dan keseriusan pihak yang diberi tanggung jawab mengelola kebutuhan air bersih,” pungkas Aktivis 98 Muzakir Polo Boven.(Red)
