Jakarta — 4 Maret 2026 – Gelombang protes menggema di ibu kota. Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur Jakarta (HIPMI-HALTIM Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa keras dan terbuka di depan Kantor Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta di depan kediaman Ketua Umum partai berlambang banteng tersebut.
Aksi yang dikoordinatori Bunari itu menjadi sorotan nasional setelah massa mendesak evaluasi terhadap Shanty Alda Natalia, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Tengah, terkait dugaan keterlibatan dalam tiga perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Maluku Utara.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan tegas:
Pertama, mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan untuk segera mengevaluasi status Shanty Alda Natalia sebagai kader partai dan anggota DPR RI demi menjaga marwah partai dan kepercayaan publik.
Kedua, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Shanty Alda Natalia yang, berdasarkan informasi yang dihimpun HANTAM Malut, tercatat sebagai Direktur di tiga perusahaan tambang nikel, yakni:
- PT Aneka Niaga Prima di Pulau Fau, Halmahera Tengah;
- PT Smart Marsindo di Pulau Gebe, Halmahera Tengah;
- PT Arumba Jaya Perkasa di Halmahera Timur.
Ketiga, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memanggil dan mengevaluasi ketiga perusahaan tersebut karena diduga belum memiliki legalitas atau perizinan yang jelas.
Dalam orasinya, Bunari menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar isu politik, melainkan panggilan moral mahasiswa untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan hak masyarakat Maluku Utara.
“Kami tidak ingin pulau-pulau kecil di Maluku Utara menjadi korban eksploitasi tanpa pengawasan dan tanggung jawab hukum yang jelas. Jika benar ada dugaan keterlibatan pejabat publik dalam struktur perusahaan tambang bermasalah, maka ini harus diperiksa secara transparan,” tegasnya lantang.
Massa juga menyoroti aktivitas pertambangan di wilayah pulau kecil seperti Pulau Fau dan Pulau Gebe yang dinilai memiliki daya dukung ekologis terbatas serta berisiko merusak ruang hidup masyarakat pesisir.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian, diwarnai pembacaan pernyataan sikap serta penyerahan tuntutan secara terbuka. HIPMI-HALTIM Jakarta menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional dan mendesak aparat penegak hukum serta kementerian terkait untuk bertindak adil, profesional, dan transparan.
- “Aksi hari ini adalah peringatan keras bahwa mahasiswa tidak akan diam. Kami berdiri bersama rakyat dan akan terus menjaga ruang hidup Maluku Utara dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tutup Bunari.
