Jailolo, 12 April 2026 — Skandal pelayanan kesehatan kembali mencuat dan mengguncang publik. RSUD Jailolo menjadi sorotan tajam setelah dugaan kelangkaan obat di tengah meningkatnya pendapatan rumah sakit memicu kemarahan dan kecurigaan serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tokoh publik Dasril Usman melontarkan kritik keras terhadap manajemen RSUD Jailolo. Ia menilai penjelasan pihak direktur tidak hanya lemah, tetapi juga terkesan menutupi fakta sebenarnya. Menurutnya, terdapat kontradiksi mencolok dalam penyampaian data anggaran yang justru memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan.
- “Di satu sisi berlindung pada pagu Rp19 miliar, tapi di sisi lain mengakui adanya pelampauan pendapatan. Ini tidak transparan dan mencerminkan buruknya perencanaan keuangan BLUD,” tegas Dasril.
Lebih mengejutkan, anggaran Rp4 miliar yang disebut-sebut untuk pengadaan obat ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan tersebut. Dana itu diduga telah dicampur dengan belanja oksigen dan bahan medis habis pakai (BMHP), sehingga alokasi riil untuk obat menjadi sangat terbatas.
Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pasien, termasuk peserta BPJS, terpaksa membeli obat di luar rumah sakit tanpa kepastian penggantian. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kegagalan serius dalam menjamin pelayanan dasar kesehatan.
- “Ini yang menjelaskan kenapa pasien masih harus keluar biaya sendiri. Ini bukan sekadar keluhan, ini kerugian nyata bagi rakyat,” lanjutnya.
Dasril juga menolak alasan klasik terkait keterlambatan klaim BPJS yang kerap dijadikan pembenaran. Ia menilai persoalan tersebut adalah masalah berulang yang seharusnya sudah diantisipasi oleh manajemen rumah sakit.
- “Kalau setiap tahun alasannya sama, berarti ada yang salah dalam pengelolaan,” katanya tegas.
Tak berhenti di situ, dugaan penyimpangan anggaran semakin menguat. Fleksibilitas keuangan BLUD yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti obat, justru diduga dialihkan ke kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
- “Ini sangat memprihatinkan. Saat pasien kesulitan obat, anggaran malah diduga dipakai untuk kepentingan lain. Ini menunjukkan prioritas yang keliru,” ungkapnya.
Sebagai langkah tegas, DPRD mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas persoalan ini. Pansus diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar secara transparan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Jailolo.
- “Pansus harus menguliti semua angka, membuka data seterang-terangnya, dan memastikan ke mana aliran anggaran sebenarnya,” jelas Dasril.
DPRD pun berkomitmen untuk segera mendorong pelaksanaan rapat paripurna guna mengesahkan pembentukan pansus tersebut.
- “Kami tidak akan diam. Ini harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sampai ke akar,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dasril menyampaikan peringatan keras yang mengguncang.
- “Publik tidak butuh narasi normatif. Publik butuh fakta dan tanggung jawab. Jika benar pasien terus dirugikan dan obat langka padahal anggaran tersedia, maka ini bukan lagi kelalaian. Ini sudah masuk kategori kejahatan kemanusiaan,” pungkasnya. (Red)
