SEMAINDO HALBAR: POLDA MALUKU UTARA HARUS PERIKSA DIRUT RSUD JAILOLO, BUKAN MEMBIARKAN MAHASISWA DIKRIMINALISASI

- Penulis

Senin, 15 Juni 2026 - 09:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

 

Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa Polda Maluku Utara seharusnya memprioritaskan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran RSUD Jailolo yang selama ini menjadi sorotan publik, bukan justru membiarkan mahasiswa yang menyuarakan kritik berhadapan dengan proses hukum.

Menurut Sahrir, berbagai data, temuan, dan hasil evaluasi yang berkembang di ruang publik terkait pengelolaan keuangan RSUD Jailolo harus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

  • “Kami mendesak Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Jailolo
    dr. Novimaryana Drakel, untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan anggaran rumah sakit yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola dan digunakan untuk pelayanan kesehatan,” tegas Sahrir.

Ia menilai bahwa persoalan kelangkaan obat, buruknya pelayanan kesehatan, serta berbagai keluhan masyarakat yang selama ini terjadi tidak boleh dianggap sebagai isu biasa. Aparat penegak hukum harus hadir untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan kepentingan rakyat.

  • “Jangan sampai muncul persepsi bahwa mahasiswa yang menyampaikan kritik lebih cepat diproses dibanding pihak-pihak yang mengelola anggaran publik. Hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan menjadi alat untuk membungkam suara kritis,” ujarnya.
Baca Juga:  Profesor Sutan Nasomal Dalam Konferensi Kerja Tekankan Kesejahteraan Guru Aceh Singkil Selaku Dewan Pakar PGRI Aceh Singkil!!

Sahrir juga meminta Kapolda Maluku Utara untuk menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dengan mengusut seluruh persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran RSUD Jailolo, termasuk menindaklanjuti temuan BPK dan rekomendasi Pansus DPRD Halmahera Barat.

  • “Mahasiswa turun ke jalan karena melihat adanya persoalan yang harus dijawab. Jika aparat ingin menjaga kepercayaan publik, maka yang harus dilakukan adalah mengusut dugaan persoalan pengelolaan anggaran RSUD Jailolo secara terbuka dan profesional, bukan membiarkan kritik dibungkam melalui laporan hukum,” tutup Sahrir Jamsin.

Uber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel gardagarudainvestigasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Megawati Dijadwalkan Hadiri Konsolidasi PDIP Sulut, Warga Titip Aspirasi soal Pasar Murah dan Transparansi
LSM INAKOR Apresiasi penindakan KPK di Bolmut, Desak Pengusutan di Jajaran BMR, Termasuk Transparansi Dana CSR Tambang Emas-Semen.
DOKUMEN NASABAH DIDUGA HILANG DI BAGIAN KREDIT BANK SULUTGO, YR: “BAGAIMANA KREDIBILITAS PELAYANAN BANK?”
SOLAR SUBSIDI DIDUGA “DIKURAS” BERULANG SPBU MINAHASA–TOMOHON DISOROT, DUGAAN PENAMPUNGAN DAN PENJUALAN KEMBALI DIMINTA DIBONGKAR
DUGAAN POLA KORUPSI TERSTRUKTUR DI KUPP KELAS II TAHUNA: KANTOR BUKA 24 JAM, TAPI TELEPON PUBLIK TERTUTUP. ADA APA DENGAN ANGGARAN Rp 130 MILIAR APBN 2026?
Instruksi Bupati Soal Telur Ikan Terbang Dipertanyakan, Warga Soroti Dugaan Pungutan Rp7,5 Juta di Seira
SIARAN PERS GADAPAKSI SULUT: DI MANA HATI NURANI GUBERNUR & WAGUB SULUT? 9 BULAN LAPORAN DUGAAN IJAZAH PALSU BUPATI TALAUD DI BARESKRIM, PEMPROV DIAM SERIBU BAHASA.
WAKILI KAPOLDA SULUT, DIRPOLAIRUD HADIRI PEMBUKAAN OPEN TOURNAMENT BOLA BASKET PIALA PANGLIMA TNI DI MANADO
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 14:15 WIB

Megawati Dijadwalkan Hadiri Konsolidasi PDIP Sulut, Warga Titip Aspirasi soal Pasar Murah dan Transparansi

Selasa, 22 September 2026 - 12:20 WIB

LSM INAKOR Apresiasi penindakan KPK di Bolmut, Desak Pengusutan di Jajaran BMR, Termasuk Transparansi Dana CSR Tambang Emas-Semen.

Senin, 21 September 2026 - 10:20 WIB

DOKUMEN NASABAH DIDUGA HILANG DI BAGIAN KREDIT BANK SULUTGO, YR: “BAGAIMANA KREDIBILITAS PELAYANAN BANK?”

Sabtu, 19 September 2026 - 10:05 WIB

SOLAR SUBSIDI DIDUGA “DIKURAS” BERULANG SPBU MINAHASA–TOMOHON DISOROT, DUGAAN PENAMPUNGAN DAN PENJUALAN KEMBALI DIMINTA DIBONGKAR

Jumat, 18 September 2026 - 05:47 WIB

DUGAAN POLA KORUPSI TERSTRUKTUR DI KUPP KELAS II TAHUNA: KANTOR BUKA 24 JAM, TAPI TELEPON PUBLIK TERTUTUP. ADA APA DENGAN ANGGARAN Rp 130 MILIAR APBN 2026?

Berita Terbaru