Halmahera Barat — 15 April 2026 – Gelombang desakan keras datang dari SEMAINDO Halmahera Barat yang menuntut Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk tidak lagi berdiam diri menghadapi dugaan kejanggalan pengelolaan anggaran BLUD di RSUD Jailolo yang mencapai angka fantastis Rp22 miliar.
SEMAINDO secara tegas meminta aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel, terkait indikasi kuat ketidaktransparanan dan potensi penyimpangan anggaran publik di sektor kesehatan.
Berdasarkan data yang dihimpun, total pendapatan BLUD RSUD Jailolo tercatat sebesar Rp22.067.940.784,93, dengan rincian utama berasal dari BPJS sebesar Rp17,3 miliar, jasa umum Rp1,4 miliar, serta saldo awal mencapai Rp3,2 miliar lebih.
Namun yang menjadi sorotan tajam adalah struktur belanja yang dinilai janggal. Dari total belanja sebesar Rp19,39 miliar, porsi terbesar justru terserap pada jasa pelayanan mencapai Rp9,1 miliar atau hampir 47% dari total anggaran, tanpa penjelasan transparan terkait indikator kinerja dan distribusinya.
Ketua SEMAINDO Halmahera Barat, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai hal administratif biasa.
- > “Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini uang rakyat! Ketika hampir setengah anggaran habis untuk jasa pelayanan tanpa kejelasan, itu patut diduga bukan efisiensi, tapi potensi penyimpangan serius,” tegas Sahrir dengan nada keras.
Ia menilai, dominasi belanja yang tidak proporsional tersebut merupakan alarm bahaya dalam tata kelola keuangan publik, khususnya di sektor vital seperti kesehatan.
Lebih lanjut, SEMAINDO mendesak agar Kejati Maluku Utara tidak menunda proses hukum dan segera mengambil langkah konkret.
- > “Kami tegaskan, Kejati tidak boleh diam! Segera panggil dan periksa Dirut RSUD Jailolo. Jangan tunggu ini jadi skandal besar yang meledak di publik!” lanjutnya.
SEMAINDO juga menyoroti klarifikasi pihak RSUD yang dinilai normatif, lemah, dan tidak menjawab substansi, bahkan terkesan menghindar dari fakta-fakta krusial.
- > “Penjelasan yang disampaikan hanya retorika tanpa data rinci. Ini justru memperkuat dugaan ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” tegas Sahrir.
Tak hanya itu, SEMAINDO menuntut dilakukan audit terbuka oleh lembaga independen yang melibatkan pengawasan publik secara langsung.
- > “Kalau memang bersih, buka saja ke publik! Tapi kalau terus dihindari, wajar kalau masyarakat curiga ada permainan di balik angka-angka ini,” ujarnya.
SEMAINDO menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan, mereka siap menggelar aksi besar jika aparat penegak hukum dinilai lamban atau tidak serius.
- > “Ini bukan dugaan biasa. Ini menyangkut potensi penyalahgunaan anggaran miliaran rupiah di sektor kesehatan. Kami tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata!” tutupnya.
(Noval)
