“SETARA KAMI BANGGA!”
Media Gardagarudainvestigasi.com
TOBELO, 24 Februari 2026 – Jalan Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, kembali menjadi sorotan publik. Desa yang menjadi pusat pendidikan dengan keberadaan dua kampus ternama, yakni Universitas Halmahera (UNIERA) dan Politeknik Perdamaian Halmahera (PADAMARA), justru dinilai tertinggal dari sisi infrastruktur jalan.
Ironisnya, Desa Wari Ino berada di wilayah ibu kota Kecamatan Tobelo. Namun kondisi jalannya disebut jauh dari kata layak, bahkan dibandingkan dengan desa-desa yang berada lebih jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.
Rivaldo Djini, salah satu pengurus Pemuda Wari Ino, angkat bicara dengan nada keras. Menurutnya, infrastruktur jalan bukan sekadar kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menyangkut marwah daerah.
- “Keberadaan jalan yang layak bukan hanya menjawab kebutuhan warga, tapi juga menjaga wibawa Kabupaten Halmahera Utara. Desa ini pusat pendidikan, dua kampus besar berdiri di sini, tapi kondisi jalan seperti desa terpencil,” tegas Rivaldo.
Fakta bahwa sebagian besar mahasiswa di UNIERA dan PADAMARA berasal dari luar Kabupaten Halmahera Utara memicu diskusi terbuka mengenai ketimpangan pembangunan. Banyak mahasiswa mempertanyakan bagaimana mungkin pusat pendidikan tinggi berada di desa dengan akses jalan yang dinilai memprihatinkan.
- “Kalau mau jujur, kami sudah lama cemburu dengan desa-desa dalam kota. Jalan hotmix melingkar sampai ke dapur warga, sementara kami di Wari Ino hanya merasakan jalan layak saat melintas di ruas Trans Tobelo–Galela,” lanjutnya.
Berbagai upaya koordinasi disebut telah dilakukan untuk mendorong peningkatan badan jalan di Wari Ino. Berdasarkan informasi yang diperoleh, rencana peningkatan jalan telah diusulkan dalam perubahan anggaran tahun 2026 melalui Musrenbang Kecamatan pada 20 Februari 2026 lalu.
Namun, masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak butuh sekadar janji atau pengusulan di atas kertas.
- “Komunikasi politik sudah dibangun, poinnya sudah masuk dalam perubahan anggaran 2026. Sekarang kami menunggu eksekusi. Jangan sampai masyarakat terus bertanya soal keberpihakan Pemerintah Kabupaten, khususnya Dinas PU,” tutup Rivaldo.
Desa pusat pendidikan dengan ribuan mahasiswa, dua institusi besar, dan status berada di ibu kota kecamatan—namun jalan rusak dan tertinggal. Publik kini menunggu, apakah 2026 benar menjadi tahun perubahan, atau sekadar pengulangan janji pembangunan yang tak kunjung terealisasi.
(DJ)
