Tobelo, 7 April 2026 —
Rapat terbuka antara DPRD Halmahera Utara dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Halut berubah menjadi panggung “pembongkaran” ketimpangan harga kelapa yang selama ini membelit petani.
Dalam forum resmi yang dihadiri pimpinan DPRD seperti , , dan , KNPI secara terbuka membeberkan fakta yang selama ini dinilai “ditutup-tutupi”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua KNPI Halmahera Utara, , dengan tegas menyebut telah terjadi ketimpangan serius antara harga kelapa di pasar global dan harga yang diterima petani di daerah.
“Kelapa kita mahal di pasar dunia, tapi murah di tangan petani. Ini tidak masuk akal dan tidak boleh terus dibiarkan!” tegas Devid di hadapan forum.
Ia menekankan bahwa harga Rp3.000 per butir bukan angka yang tinggi, melainkan angka yang mencerminkan keadilan ekonomi bagi petani.
“Rp3.000 itu bukan spekulasi. Itu hasil hitungan realistis berdasarkan harga global dan kondisi lokal. Kalau di bawah itu, petani terus dirugikan,” lanjutnya.
KNPI bahkan secara blak-blakan menilai bahwa jika pemerintah daerah tidak mampu mengontrol harga dan distribusi, maka keberadaan korporasi besar seperti patut dipertanyakan efektivitasnya.
“Kalau harga tetap rendah, ini bukan lagi mekanisme pasar—ini ketimpangan yang dibiarkan. Artinya, kehadiran perusahaan gagal menciptakan ekonomi yang layak dan setara bagi petani,” kritik Devid tajam.
Pernyataan keras KNPI ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kelapa di Halmahera Utara bukan sekadar isu lokal, tetapi sudah menyentuh persoalan struktural: antara kepentingan pasar global, peran pemerintah daerah, dan nasib petani di akar rumput.
Jika tidak segera dibenahi, maka yang terus dikorbankan adalah petani—sementara keuntungan justru mengalir ke pihak lain.
Kini publik menunggu langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah:
berpihak kepada petani, atau membiarkan ketimpangan terus berlangsung tanpa solusi nyata.
(Noval/Team)
