BITUNG, — Kota Bitung boleh tampak bersih di permukaan, tetapi di balik itu tersimpan persoalan yang memalukan. Para petugas kebersihan—yang setiap hari bergelut dengan sampah demi menjaga wajah kota—justru dipaksa menelan kenyataan pahit: hak mereka berupa Tunjangan Hari Raya (THR) tak kunjung dibayarkan. 21/03/2026.
Situasi ini memicu ledakan kritik dari LSM Garda Timur Indonesia (GTI). Ketua GTI tanpa basa-basi menyebut kondisi ini sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan lagi soal keterlambatan. Ini bentuk penelantaran yang nyata! Pemerintah gagal menjalankan kewajiban paling dasar kepada pekerja,” tegasnya keras.
Menurutnya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan keterlambatan pembayaran THR, apalagi menjelang hari raya. Ia menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap nasib para petugas kebersihan yang selama ini bekerja tanpa sorotan.
“Mereka menjaga kota ini tetap hidup dan layak huni. Tapi saat hak mereka ditagih, pemerintah justru menghilang. Ini ironi yang keterlaluan,” ujarnya.
GTI juga menuding adanya ketidakberesan serius dalam pengelolaan anggaran. Minimnya transparansi dinilai semakin memperkuat dugaan bahwa ada persoalan yang sengaja ditutup-tutupi.
“Publik berhak tahu. Uang THR itu ada atau tidak? Kalau ada, kenapa tidak dibayar? Kalau tidak ada, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini bukan hal kecil!” katanya.
Lebih jauh, GTI mendesak Wali Kota Bitung untuk segera turun tangan dan tidak bersembunyi di balik birokrasi. Jika persoalan ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dinilai akan runtuh.
“Jangan tunggu kemarahan ini meledak di jalanan. Pemerintah harus bertindak sekarang, bukan nanti!” tegasnya.
Di tengah suasana menjelang hari raya yang seharusnya penuh kebahagiaan, para petugas kebersihan justru dihadapkan pada ketidakpastian. Bagi mereka, THR bukan sekadar tambahan penghasilan—melainkan harapan untuk merayakan hari besar dengan layak.
Jika hingga hari raya hak tersebut tak juga dibayarkan, GTI menilai itu sebagai kegagalan moral sekaligus administratif yang tidak bisa ditoleransi.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Bitung belum memberikan penjelasan resmi. Diamnya pemerintah kini menjadi sorotan tajam—apakah ini bentuk ketidakmampuan, atau memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan?
( UMG – Cartuby )
