Megawati Dijadwalkan Hadiri Konsolidasi PDIP Sulut, Warga Titip Aspirasi soal Pasar Murah dan Transparansi

- Penulis

Kamis, 24 September 2026 - 14:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

 

MINAHASA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan menghadiri konsolidasi struktur PDI Perjuangan se-Sulawesi Utara di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Kabupaten Minahasa, Jumat (25/9/2026). Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan struktur partai di berbagai tingkatan di Sulawesi Utara.

Ketua Panitia Konsolidasi PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Vanda Sarundajang, yang juga Wakil Bupati Minahasa, menyampaikan bahwa persiapan kegiatan terus dimatangkan bersama jajaran partai. DPC PDI Perjuangan Minahasa menjadi tuan rumah pelaksanaan agenda tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Konsolidasi ini menjadi agenda internal partai yang melibatkan struktur PDI Perjuangan dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Sejumlah laporan media menyebut agenda tersebut juga mencakup pelantikan pengurus PAC, ranting hingga anak ranting.

Di tengah persiapan agenda tersebut, sejumlah aspirasi masyarakat turut mencuat, terutama mengenai harga kebutuhan pokok, pelaksanaan pasar murah, transparansi program pemerintah, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Masyarakat berharap program pasar murah benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan. Mereka menginginkan harga barang yang ditawarkan terjangkau serta proses pengadaan dan distribusinya dilakukan secara transparan.

Salah satu aspirasi yang disampaikan warga berbunyi:

> “Semoga dugaan korupsi orang-orang berdasi ditangkap semua, agar masyarakat Sulut bisa menikmati pembelanjaan sembako melalui pasar murah, bukan pasar tengkulak.”

Baca Juga:  SUDAH 4 KALI BERITA DIKIRIM, SUBDID IV BARESKRIM POLRI BUNGKAM* KASUS DUGAAN IJAZAH PALSU BUPATI TALAUD DIGANTUNG?.

 

Pernyataan tersebut merupakan aspirasi masyarakat, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program pasar murah tertentu.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan tetap perlu dibuktikan melalui proses hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat juga berharap pengawasan terhadap program pasar murah mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengadaan barang, penetapan harga, distribusi hingga penerima manfaat. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan sasaran program tersebut.

Bagi warga, persoalan harga kebutuhan pokok merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, program pasar murah diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Sementara itu, agenda konsolidasi PDI Perjuangan Sulawesi Utara pada Jumat (25/9/2026) diharapkan menjadi ruang konsolidasi internal sekaligus kesempatan bagi para kader dan pengurus untuk mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, aspirasi mengenai kebutuhan pokok, transparansi program publik dan penegakan hukum dapat ditempatkan sebagai masukan
masyarakat yang perlu ditanggapi melalui mekanisme pemerintahan dan hukum yang berlaku.

**(Noldy Worang)**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel gardagarudainvestigasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LSM INAKOR Apresiasi penindakan KPK di Bolmut, Desak Pengusutan di Jajaran BMR, Termasuk Transparansi Dana CSR Tambang Emas-Semen.
DOKUMEN NASABAH DIDUGA HILANG DI BAGIAN KREDIT BANK SULUTGO, YR: “BAGAIMANA KREDIBILITAS PELAYANAN BANK?”
SOLAR SUBSIDI DIDUGA “DIKURAS” BERULANG SPBU MINAHASA–TOMOHON DISOROT, DUGAAN PENAMPUNGAN DAN PENJUALAN KEMBALI DIMINTA DIBONGKAR
DUGAAN POLA KORUPSI TERSTRUKTUR DI KUPP KELAS II TAHUNA: KANTOR BUKA 24 JAM, TAPI TELEPON PUBLIK TERTUTUP. ADA APA DENGAN ANGGARAN Rp 130 MILIAR APBN 2026?
Instruksi Bupati Soal Telur Ikan Terbang Dipertanyakan, Warga Soroti Dugaan Pungutan Rp7,5 Juta di Seira
SIARAN PERS GADAPAKSI SULUT: DI MANA HATI NURANI GUBERNUR & WAGUB SULUT? 9 BULAN LAPORAN DUGAAN IJAZAH PALSU BUPATI TALAUD DI BARESKRIM, PEMPROV DIAM SERIBU BAHASA.
WAKILI KAPOLDA SULUT, DIRPOLAIRUD HADIRI PEMBUKAAN OPEN TOURNAMENT BOLA BASKET PIALA PANGLIMA TNI DI MANADO
GADAPAKSI SULUT APRESIASI KINERJA UPP KELAS II TAHUNA & KEMENHUB, TAPI INGATKAN: PROYEK Rp150 MILIAR JANGAN JADI PESTA KORUPSI PENCURIAN VOLUME.
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 14:15 WIB

Megawati Dijadwalkan Hadiri Konsolidasi PDIP Sulut, Warga Titip Aspirasi soal Pasar Murah dan Transparansi

Selasa, 22 September 2026 - 12:20 WIB

LSM INAKOR Apresiasi penindakan KPK di Bolmut, Desak Pengusutan di Jajaran BMR, Termasuk Transparansi Dana CSR Tambang Emas-Semen.

Senin, 21 September 2026 - 10:20 WIB

DOKUMEN NASABAH DIDUGA HILANG DI BAGIAN KREDIT BANK SULUTGO, YR: “BAGAIMANA KREDIBILITAS PELAYANAN BANK?”

Sabtu, 19 September 2026 - 10:05 WIB

SOLAR SUBSIDI DIDUGA “DIKURAS” BERULANG SPBU MINAHASA–TOMOHON DISOROT, DUGAAN PENAMPUNGAN DAN PENJUALAN KEMBALI DIMINTA DIBONGKAR

Jumat, 18 September 2026 - 05:47 WIB

DUGAAN POLA KORUPSI TERSTRUKTUR DI KUPP KELAS II TAHUNA: KANTOR BUKA 24 JAM, TAPI TELEPON PUBLIK TERTUTUP. ADA APA DENGAN ANGGARAN Rp 130 MILIAR APBN 2026?

Berita Terbaru