SULAWESI UTARA – 22 FEBRUARI 2025- Isu dugaan mafia BBM subsidi di Sulawesi Utara kini memasuki babak yang lebih serius. Bukan hanya soal distribusi subsidi yang diduga diselewengkan, tetapi juga munculnya intimidasi terhadap wartawan yang diucapkan B.T waktu pertemuan di kedai kopi di Manado pa hari Kamis sore 19 februari 2026, yang mana bagus wartawan melakukan peliputan. kegiatan mengoperasikan BBM solar subsidi,” di panah dengan panah wayer, karena panah wayer tidak di tanggung BPSJ,” ucap BT yang memegang marketing BBM solar ilegal milik Bigbos Frenli, waktu di warkop manado.
Jika benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran biasa.
Ini adalah alarm bahaya bagi demokrasi.
Siapa Takut Kebenaran Terungkap?
Ketika jurnalis mulai menggali dugaan permainan distribusi BBM subsidi, tekanan disebut-sebut mulai muncul. Pertanyaannya:
Mengapa kerja jurnalistik harus dihadang?
Kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menghambat atau mengintimidasi wartawan adalah tindak pidana.
Jika ada pihak yang mencoba membungkam suara media, maka publik berhak curiga: ada apa yang sedang ditutupi?
Subsidi Rakyat, Diduga Dimainkan?BBM subsidi adalah hak rakyat kecil.
Jika distribusinya dipelintir untuk keuntungan kelompok tertentu, maka unsur pidana bisa masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto UU No. 20 Tahun 2001.
Kerugian negara bukan sekadar angka.
Itu adalah hak nelayan, petani, dan masyarakat kecil yang terampas.
Publik kini menunggu jawaban tegas:
Apakah ada aktor besar di balik distribusi ini?
Apakah ada pembiaran?
Apakah ada
perlindungan terhadap pihak tertentu.
Aparat Daerah Dalam Sorotan Nasional:
Nama institusi di bawah ini kini menjadi perhatian publik:
Polres Minahasa Utara
Polres Bitung
Langkah konkret dan transparansi penyelidikan akan menjadi penentu:
Apakah kasus ini akan terang benderang, atau menguap perlahan?
Diam bukan strategi.
Publik memantau.
Jika Hukum Tajam, Negara Kuat. Jika Tumpul, Krisis Kepercayaan Menguat.
Kasus ini telah melampaui batas lokal.
Jika tidak ditangani serius, isu ini berpotensi naik ke level pengawasan nasional dan menjadi perhatian lembaga pusat.
Gabungan Media Nasional menyatakan akan mengawal kasus ini melalui mekanisme hukum dan pengawasan resmi hingga ada kepastian.
Intimidasi terhadap wartawan adalah serangan terhadap demokrasi.
Dugaan mafia BBM subsidi adalah ancaman terhadap keadilan sosial.
Sulawesi Utara kini menjadi panggung ujian:
Apakah hukum benar-benar berdiri untuk rakyat? (
