KOTAMOBAGU – 13 Agustus 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Timur Indonesia (GTI) menyatakan siap turun aksi mengawal pengusutan tragedi Drag Race di Kelurahan Upai, Kota Kotamobagu, yang mengakibatkan korban jiwa dan sejumlah korban luka. GTI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa tersebut serta memeriksa seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan.
Ketua Umum DPP LSM GTI, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak boleh serta-merta dianggap sebagai musibah semata apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan kelalaian, pelanggaran prosedur, maupun tidak terpenuhinya standar keselamatan yang diwajibkan dalam penyelenggaraan olahraga otomotif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Fikri, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah peran dan tanggung jawab Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Utara sebagai organisasi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan olahraga otomotif.
“Perlu diperjelas bagaimana proses rekomendasi teknis diberikan, bagaimana pemeriksaan lapangan dilakukan, dan apakah seluruh standar keselamatan benar-benar diterapkan. Kami mempertanyakan apakah pengamanan yang berisiko tinggi hanya menggunakan pembatas sederhana sudah memenuhi standar keselamatan yang berlaku,” ujar Fikri.
GTI merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Kedua regulasi tersebut mengatur pentingnya penyelenggaraan olahraga yang efektif, terukur, akuntabel, sistematis, dan mengutamakan keselamatan peserta maupun masyarakat.
Dalam keterangannya, GTI meminta aparat penegak hukum, pemerintah, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan event tersebut, mulai dari regulasi teknis perlombaan, rekomendasi teknis, kondisi lintasan, pembatas penonton, area aman, kesiapan tenaga medis, ambulans, petugas keselamatan, hingga prosedur evakuasi darurat.
Selain itu, GTI mendesak dilakukan verifikasi terhadap seluruh standar keselamatan yang seharusnya diterapkan dalam event otomotif, termasuk kelayakan lintasan, jarak aman penonton, area penghentian kendaraan, kesiapan alat pemadam kebakaran, briefing keselamatan, hingga perlindungan asuransi bagi peserta dan pihak terkait.
Sebagai bentuk pengawalan terhadap transparansi dan penegakan hukum, GTI menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi apabila tidak ada perkembangan yang jelas dalam penanganan kasus tersebut.
“Kami mendukung olahraga otomotif, tetapi kami tidak mendukung penyelenggaraan kegiatan yang mengabaikan keselamatan. Jangan sampai setelah korban berjatuhan baru semua pihak saling mencari alasan. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama,” tegas Fikri.
GTI juga meminta agar seluruh pihak yang memiliki fungsi teknis, rekomendasi, pengawasan maupun penyelenggaraan diperiksa secara proporsional berdasarkan kewenangan masing-masing.
“Jangan hanya panitia di lapangan yang diperiksa apabila ada pihak lain yang juga memiliki tanggung jawab teknis maupun pengawasan. Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika diperlukan, GTI siap turun ke jalan untuk menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban. Jangan ada pihak yang dilindungi,” pungkasnya.
GTI turut mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi organisasi olahraga dalam penyelenggaraan event otomotif di Sulawesi Utara. Menurut GTI, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang dan keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas dalam setiap kegiatan olahraga berisiko tinggi.
U.M
